OJK Minta Unit Syariah Memisahkan Diri dari Induk Usaha

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta unit usaha syariah (UUS) bank segera memisahkan diri dari induk usaha (spin-off) menjadi bank umum syariah (BUS). Kekhawatiran permodalan yang kurang kuat saat menjadi BUS bisa disiasati dengan sharing facility alias kerja sama pemanfaatan fasilitas milik induk usahanya.

Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan, dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman Hendarsyah meyakini kinerja UUS ketika menjadi BUS akan lebih baik. Apalagi otoritas memperbolehkan BUS menggunakan kantor cabang dan teknologi informasi induk usaha.

“Waktu masih UUS dia kan bisa kerja sama erat dengan induknya, nah kebijakan ini kan bisa dilanjutkan misalnya dengan menggunakan sharing facility seperti teknologi informasinya, kantor cabangnya,” ujar Deden dalam Seminar Nasional Perilaku Pasar Keuangan Syariah di Hotel Shangri-La, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu, 26 September 2018.

Lebih lanjut, jelasnya, saat ini kantor cabang bank konvensial diperbolehkan untuk memberikan layanan syariah bank (LSB). OJK juga telah memperbolehkan sharing teknologi informasi antara induk dan anak usaha.

“IT itu sebenarnya sudah mulai boleh sharing karena kan ada ketentuan tentang IT. Peraturan OJK MRTI, Manajemen Risiko Teknologi Informasi, di situ dimungkinkan IT boleh sharing induk-anak. Jadi tidak perlu khawatir,” bebernya.

Deden mengakui, saat ini masih tersisa 20 UUS yang belum menjadi BUS. Rinciannya, 7 UUS bank umum swasta dan 13 UUS bank pembangunan daerah (BPD).

“Kan memang sudah amanat undang-undang, dari UU 2008 (kewajiban UUS menjadi BUS). Mungkin yang perlu kita pikirkan sekarang kebijakannya, kebijakan apa supaya nanti setelah spin off pun hasil spin off-nya itu tetep bisa berkembang,” pungkas Deden.

Pemisahan UUS bank dari induk usaha menjadi BUS paling lambat 2023. Kewajiban itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 11 Tahun 2009. Lewat beleid tersebut, BI mewajibkan UUS untuk dipisahkan dari bank umum konvensional (BUK) apabila nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya, atau paling lambat 15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau pada 2023.

Berdasarkan data OJK per Maret 2018, pembiayaan UUS tumbuh 33,12 persen secara tahun ke tahun atau year on year (yoy) menjadi Rp97,13 triliun. Sementara untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 30,30 persen yoy menjadi Rp95,08 triliun. Sementara untuk pembiayaan (financing) BUS tumbuh 6,69 persen yoy menjadi Rp190,58 triliun. Untuk DPK tumbuh 14,83 persen yoy menjadi Rp244,82 triliun.

(SAW)