BEI Permudah Persyaratan IPO

Jakarta: Bursa Efek Indonesia (BEI) mempermudah persyaratan perusahaan yang melantai di bursa alias initial public offering (IPO). Relaksasi tersebut demi meningkatkan jumlah perusahaan yang tercatat di bursa.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun konsep perubahan Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan perusahaan tercatat.

“Secara garis besar, arah perubahan konsep Peraturan Nomor I-A ini untuk dapat mempermudah perusahaan untuk dapat mencatatkan sahamnya di bursa,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Terdapat beberapa perubahan dalam Peraturan Nomor I-A. Pertama, mengenai alternatif syarat net tangible asset (NTA) minimal Rp5 miliar di papan pengembangan, laba usaha (tahun buku terakhir) minimal Rp1 miliar dan market cap minimal Rp100 miliar atau pendapatan usaha minimal Rp40 miliar, serta market cap minimal Rp200 miliar.

Kedua, bursa tidak lagi mengatur batasan nilai nominal saham minimal Rp100. Namun, mengatur harga saham perdana minimal Rp100.

Ketiga, merelaksasi syarat pemenuhan direktur independen. Kata Nyoman, direktur independen boleh merangkap jabatan di perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan yang terkonsolidasi dengan perusahaan tercatat.

Keempat, bursa juga akan mencabut ketentuan lock-up saham hasil penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)

Penyederhanaan Proses dan Dokumen

Lebih lanjut, jelas Nyoman, bursa akan menyederhanakan dokumen, dari 40 menjadi 15 dokumen dengan menghapus permintaan beberapa dokumen dan menggantinya dengan prospektus. Lalu, permohonan pencatatan efek ke BEI bisa disampaikan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK.

“Diharapkan dapat mempersingkat waktu proses pencatatan dan penawaran umum,” ucap dia.

Kemudian, bursa juga akan menghapus kewajiban penyampaian permohonan dalam bentuk hardcopy dan hanya mewajibkan penyampaian dokumen softcopy. Hal ini dilakukan dalam rangka integrasi proses permohonan dengan OJK melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK.

“BEI mengharapkan perubahan peraturan nomor I-A ini dapat memperluas akses pendanaan dari pasar modal, serta memberikan kejelasan bagi pelaku pasar dengan tetap memperhatikan perlindungan investor serta menyelaraskan dengan peraturan-peraturan terbaru yang berlaku di OJK terkait perusahaan tercatat dan perusahaan publik,” tutup Nyoman.

(HUS)